Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kasus Pelanggaran dan Penegakan HAM di Indonesia Sesuai dengan Nilai Pancasila

♦ Tujuan Nasional Dalam Penegakan HAM “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
  CONTOH KASUS
 ♦ Mujianto, warga tarokan, kediri telah menjalin asmara dengan majikannya, Joko Suprianto selama 2 tahun. Mujianto cemburu karena Joko punya kekasih lain. Dia menghubungi nama-nama yang ada di HP Joko lewat sms, kemudian mengajak calon korban untuk bertemu di nganjuk. Setelah bertemu, mereka berjalan-jalan dan Mujianto mengajak si korban untuk berhubungan badan. Saat korbannya lengah, Mujianto memberikan minuman yang sudah diberi racun tikus. Mujianto mengaku kepada polisi, ia telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 6 kali, dengan korban tewas sebanyak 4 orang.
 ♦ Undang-undang no. 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”
 ♦ Peran Pemerintah Menyelidiki dan menangkap tersangka, serta memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 ♦ Peran Masyarakat • Pengontrolan terhadap lingkungan setempat. • Tidak segan melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemui kasus pelanggaran HAM.
 PERAN PEMERINTAH
 ♦ Sila Pertama • Negara berkewajiban untuk menjamin hak dasar tiap individu untuk beragama secara bebas. • Ketentuan perundangan dalam negara harus selalu mengacu pada nilai Ketuhanan yang universal.
 ♦ Sila Kedua • Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan harus adil dan tanpa melihat asal-usul biologis dan sosialnya masyarakat. • Melindungi setiap individu agar tidak mendapat penyiksaan secara psikis maupun psikologis.
♦  Sila Ketiga Menciptakan nilai persatuan, yakni kondisi dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan secara terus-menerus dari bangsa Indonesia yang heterogen.
♦  Sila Keempat Dalam pengambilan keputusan pemerintahan, publik harus dilibatkan untuk menyuarakan aspirasi mereka karena pada dasarnya seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
♦  Sila Kelima • Mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam bidang ideologi dan poleksosbudhankam. • Perataan kemakmuran material maupun spiritual masyarakat. • Memiliki mekanisme hukum yang adil untuk seluruh warga negara.
PERAN SERTA MASYARAKAT
♦ Berusaha memahami berbagai instrumen HAM, lalu pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga masyarakat di sekitar lingkungan kita. • Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk studi, penyadaran, kampanye, konsultasi, dan advokasi HAM.
♦ Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM dimanapun kita berada, yaitu menghargai dan solider kepada sesama. • Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
♦ Turut serta membangun opini publik melalui media massa mengenai wacana dan kasus HAM.
♦ Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata untuk membantu korban pelanggaran HAM, terutama yang berada di lingkungan sekitar kita.