Menganalisa kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi
Target pemerintahan Jokowi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,7% adalah hanya menjadi impian saja. Karena Indonesia hanya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5% keatas hanya jika ada booming (tren) komoditi. Maka saat ini masa komoditi booming telah selesai, jadi pertumbuhan ekonomi akan dibawah 5,7% dan tidak akan mendekati target 5,7%.
Seberapa serius semboyan “kerja..kerja..kerja...!” itu dilaksanakan. Terbukti dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi akibat pembangunan infrastruktur di pulau jawa akan segera dirasakan. Distribusi perekonomian akan terasa lebih cepat, mudah, dan murah di pulau jawa. Dengan selesainya proyek tol trans-jawa dari pelabuhan merak hingga jawa timur.
Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi diwarnai oleh faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, khususnya komoditas padi yang mulai memasuki panen raya. Hal ini menyebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 14,63 persen. Kondisi ini masih menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bersifat: ekstraktif dan rendah nilai tambah.
Jumlah pengangguran menjadi indikator sehat tidaknya kinerja ekonomi suatu negara. Jumlah pengangguran menciut 530.000 dari tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran kurang lebih turun 530.000 orang pada agustus ditahun 2016. Penurunan dari tahun ke tahun kurang lebih sebesar 0,57 %.
Pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah berdampak kepada nelayan. Biaya melaut nelayan naik seiring naiknya harga BBM. Petani pun terkena imbasnya, BBM dibutuhkan untuk pengairan sawah dan jalannya traktor pembajak sawah. Biaya operasional petani membengkak karena BBM harganya naik.
Kebijakan ekonomi yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) hampir lebih dari 100 % menyebabkan perekonomian kalangan menengah kebawah menjerit. Untuk membeli BBM dan membayar listrik upah (pendapatan) kalangan menengah kebawah hampir habis. Dampaknya daya beli kalangan masyarakat menengah kebawah menurun. Daya beli melemah sehingga perekonomian berjalan lesu.
Perekonomian pemerintahan Jokowi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatra (penyebaran sumber daya manusia, akses dan kualitas pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, pendidikan dan bahkan sektor perikanan dan pertanian). Proyek yang sedang berlangsung adalah tol trans-kalimantan dan juga trans-papua.
_.:SEKIAN:._
Seberapa serius semboyan “kerja..kerja..kerja...!” itu dilaksanakan. Terbukti dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi akibat pembangunan infrastruktur di pulau jawa akan segera dirasakan. Distribusi perekonomian akan terasa lebih cepat, mudah, dan murah di pulau jawa. Dengan selesainya proyek tol trans-jawa dari pelabuhan merak hingga jawa timur.
Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi diwarnai oleh faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, khususnya komoditas padi yang mulai memasuki panen raya. Hal ini menyebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 14,63 persen. Kondisi ini masih menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bersifat: ekstraktif dan rendah nilai tambah.
Jumlah pengangguran menjadi indikator sehat tidaknya kinerja ekonomi suatu negara. Jumlah pengangguran menciut 530.000 dari tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran kurang lebih turun 530.000 orang pada agustus ditahun 2016. Penurunan dari tahun ke tahun kurang lebih sebesar 0,57 %.
Pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah berdampak kepada nelayan. Biaya melaut nelayan naik seiring naiknya harga BBM. Petani pun terkena imbasnya, BBM dibutuhkan untuk pengairan sawah dan jalannya traktor pembajak sawah. Biaya operasional petani membengkak karena BBM harganya naik.
Kebijakan ekonomi yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) hampir lebih dari 100 % menyebabkan perekonomian kalangan menengah kebawah menjerit. Untuk membeli BBM dan membayar listrik upah (pendapatan) kalangan menengah kebawah hampir habis. Dampaknya daya beli kalangan masyarakat menengah kebawah menurun. Daya beli melemah sehingga perekonomian berjalan lesu.
Perekonomian pemerintahan Jokowi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatra (penyebaran sumber daya manusia, akses dan kualitas pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, pendidikan dan bahkan sektor perikanan dan pertanian). Proyek yang sedang berlangsung adalah tol trans-kalimantan dan juga trans-papua.
_.:SEKIAN:._
Komentar
Posting Komentar